Surabaya, syiarmu.com – Persoalan banjir yang kerap melanda kawasan Tambak Asri, Surabaya, mendapat perhatian dari Kepala SMP Muhammadiyah 3 Surabaya, Arief Himawan, M.Pd.
Menurut Arief, banjir di Tambak Asri bukan persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kuncinya ada pada keberpihakan anggaran dan kreativitas pembiayaan dari Pemerintah Kota Surabaya.
“Banjir di Tambak Asri bisa diatasi kalau ada kemauan politik anggaran. Kalau APBD terbatas, kita masih punya potensi besar dari retribusi parkir yang selama ini bocor dan tidak optimal,” ujar Arief Himawan, M.Pd saat ditemui di Surabaya, Ahad (23/8/2026).
Arief menjelaskan, ada dua skema solusi yang bisa dijalankan secara bertahap.
Pertama, melalui penguatan anggaran daerah. Pemkot Surabaya perlu memprioritaskan normalisasi saluran, pembangunan rumah pompa, dan perbaikan drainase di kawasan Tambak Asri dalam APBD. Kawasan tersebut merupakan daerah padat penduduk yang terdampak banjir hampir setiap musim hujan, sehingga harus menjadi prioritas.
“Jangan hanya fokus di pusat kota. Wilayah seperti Tambak Asri ini butuh intervensi infrastruktur yang serius dari anggaran daerah,” tegasnya.
Kedua, jika APBD tidak mencukupi, Arief mendorong pemanfaatan dana hasil parkir sebagai sumber pendanaan alternatif. Menurutnya, potensi retribusi parkir di Surabaya sangat besar, mencapai miliaran rupiah setiap tahun, namun pengelolaannya masih belum transparan.
“Kalau tidak ada dana dari APBD, hasil parkir bisa dialokasikan khusus untuk penanganan banjir. Buat pos khusus, dana parkir untuk drainase. Ini lebih adil, uang rakyat Surabaya kembali untuk atasi masalah rakyat Surabaya,” jelasnya.
Sebagai praktisi pendidikan yang tinggal dan beraktivitas di Surabaya, Arief menilai banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas belajar siswa. Banyak siswa di sekitar Tambak Asri yang sering terlambat bahkan tidak bisa bersekolah saat banjir datang.
Ia berharap Pemkot Surabaya berani melakukan audit total terhadap kebocoran retribusi parkir dan mengalihkannya untuk program pro-rakyat seperti anti-banjir.
“Solusinya ada. Tinggal mau atau tidak kita kelola anggaran dan dana parkir itu untuk kepentingan warga,” pungkasnya. (Arief/Fikri)
